Banyak Dikeluhkan Masyarakat, DPRD Kabupaten Cirebon Berkomitmen Menjadikan Perbaikan Jalan Prioritas utama APBD
kacenews.id-CIREBON-Polemik anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon semakin memanas. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, secara tegas mendesak Pemkab melakukan evaluasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Sophi menilai alokasi anggaran untuk perbaikan jalan jauh dari kata ideal dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Dari total belanja daerah yang mencapai Rp 4,39 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), belanja modal yang dialokasikan hanya Rp 362 miliar. Lebih ironis lagi, untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp 170 miliar.
“Ini jelas tidak proporsional. Seharusnya khusus untuk infrastruktur jalan minimal Rp 300 miliar,” kata Sophi usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8/2025).
Ia mengungkapkan, aspirasi soal jalan rusak menjadi keluhan terbesar masyarakat setiap kali reses. Bahkan, sejumlah warga pernah melakukan demonstrasi karena kondisi jalan yang membahayakan keselamatan dan menghambat perekonomian.
“Ini bukan keluhan baru. Jalan rusak sudah lama jadi masalah dan banyak memakan korban kecelakaan,” ujarnya.
Ia mengemukakan DPRD berkomitmen menjadikan perbaikan jalan dan sektor kesehatan sebagai prioritas utama APBD 2026.
Sophi juga menyoroti anggaran kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak. Ia meminta agar pos anggaran tersebut dialihkan untuk memperbaiki jalan yang kondisinya semakin parah.
“Ini uang rakyat. Perencanaannya harus sesuai kebutuhan rakyat, bukan hanya sekadar bagi-bagi anggaran untuk acara seremonial,” ucapnya.
Desakan DPRD ini menandai babak baru pertarungan politik anggaran di Kabupaten Cirebon. Sementara masyarakat terus menuntut perbaikan infrastruktur, Pemkab dituding belum menunjukkan langkah konkret untuk menjadikan jalan sebagai prioritas utama.
Jika evaluasi tidak dilakukan, DPRD Kabupaten Cirebon mengancam akan mengerahkan kekuatan penuh di pembahasan APBD 2026 guna memaksa Pemkab memprioritaskan anggaran jalan.(Is)
