Geruduk Balai Desa, Warga Sindang Kempeng Tuntut Transparansi Anggaran

kacenews.id-CIREBON-Sejumlah warg Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged mendatangi balai desa setempat, Kamis (17/7/2025). Mereka mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran desa 2024 dan 2025

Aksi massa yang tergabung dalam Forum Warga dan Masyarakat Peduli Sindang Kempeng ini sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakjelasan sejumlah program desa. Salah satunya, program ketahanan pangan berupa peternakan ayam yang hanya menyisakan kandang tanpa aktivitas dan kebun durian, yang hanya berisi pohon tanpa perawatan memadai.

Koordinator aksi, Taufik Hidayat mengungkapkan, ketidakjelasan realisasi anggaran sudah berlangsung sejak awal 2024. Bahkan dugaan penyimpangan mulai mencuat karena program yang dibiayai dana desa diduga tak kunjung terealisasi maksimal.

“Kami menuntut kuwu mundur dari jabatannya, karena diduga ada penyimpangan dana desa pada 2024 dan 2025, terutama pada program ketahanan pangan,” katanya.

Ia menyebutkan,  diduga program ketahanan pangan berupa peternakan ayam namun hanya kandang ayam kosong dan kebun durian hanya ditanami pohon saja, tanpa adanya penanganan yang serius. Bahkan hingga tahap pertama anggaran cair pada 2025, terdapat dana sekitar Rp 300 juta yang diduga belum digelar. Padahal sudah cair. Sementara untuk ketahanan pangan  2024, dari total dana sekitar Rp 400 juta, yang terealisasi hanya sekitar Rp 48 juta.

“Lebih parah lagi, saat kami minta pertanggungjawaban, para perangkat desa dan kuwu, saling lempar tanggung jawab. Ini sangat tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Menanggapi aksi tersebut, Kuwu Desa Sindangkempeng, Yaya mengakui, ada anggaran ketahanan pangan yang belum tersalurkan sekitar Rp 160 juta dari desa ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena proses administrasi dan kepengurusan BUMDes yang baru terbentuk.

“Untuk ketahanan pangan memang terpisah dan tadi sudah diakui oleh PPKD, bahwa dananya belum direalisasikan. Dana itu masih ada, belum disalurkan karena menunggu pengelolaan dari BUMDes yang baru terbentuk,” tuturnya.

Menurutnya, tidak ada program fiktif dan seluruh berkas juga laporan terkait dana desa sudah dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk diperiksa lebih lanjut.

“Saat ini, Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan lapangan. Kalau nanti hasil audit menyatakan ada dana yang harus dikembalikan, kami siap bertanggung jawab,” ucapnya.

Ia menyampaikan, semua laporan warga terkait anggaran sudah dikumpulkan dan menjadi bagian dari proses investigasi oleh Inspektorat.

“Laporan penggunaan dana, terutama yang menyangkut proyek ketahanan pangan seperti peternakan ayam dan kebun durian, tengah dalam pengawasan pihak berwenang. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Nanti akan ketahuan berapa yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan, jika memang ada kekeliruan,” tuturnya.(Su)