DPMPTSP Dipimpin Hilmi, Yoga Setiawan Sebut Investor Optimis Sistem Perizinan Bisa Lebih Baik
kacenews.id-CIREBON-Penunjukan Hilmi Rivai sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, menumbuhkan harapan baru di kalangan investor.
Ketua Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC), Yoga Setiawan, secara terbuka menyatakan keyakinannya, Hilmi mampu menjadi motor penggerak dalam mempercepat investasi dan menata ulang sistem perizinan yang selama ini dianggap berbelit.
“Saya yakin, Hilmi bisa jadi leader kuat yang tidak sekadar menjalankan administrasi, tapi membenahi akar masalah. Terutama, soal optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) yang hingga kini belum berfungsi maksimal,” ujar Yoga, Rabu (16/7/2025).
Menurut Yoga, salah satu masalah utama yang menghambat investasi di Kabupaten Cirebon adalah tidak terintegrasinya pelayanan perizinan di MPP. Banyak dinas teknis seperti DLH, Damkar, Dishub, hingga PUPR yang masih membuka pelayanan secara terpisah di kantor masing-masing, meski MPP sudah disiapkan dengan fasilitas lengkap.
“Investor masih harus mondar-mandir dari satu kantor ke kantor lain, hanya untuk mengurus izin. Padahal, idealnya semua sudah selesai di satu pintu, di MPP,” tegasnya.
Yoga menyebut, bahkan ada investor yang harus menunggu hingga setahun untuk mengurus izin. Sementara di daerah lain, proses serupa bisa selesai dalam hitungan satu hingga tiga hari.
“Yang bikin lama bukan DPMPTSP-nya, tapi dinas teknis yang seringkali mempersulit, membuat syarat tambahan yang tidak ada dalam peraturan,” ungkapnya.
Untuk itu, FKIC mendesak Bupati Cirebon mengeluarkan surat keputusan (SK) khusus yang memberi kewenangan penuh kepada Hilmy dalam mengelola investasi dan pengawasan MPP. Dengan begitu, kepala DPMPTSP bisa menindak tegas dinas-dinas yang tidak patuh terhadap sistem pelayanan terpadu.
“Kalau ingin ego sektoral hilang, ya satu-satunya cara adalah beri Hilmi kendali penuh. Semua dinas harus tunduk pada sistem pelayanan satu pintu,” kata Yoga.
Ia pun menegaskan pentingnya dukungan politik penuh dari bupati dan wakil bupati agar upaya ini berjalan efektif. Menurutnya, jika tidak ada sanksi tegas, dinas teknis akan terus mencari celah untuk mempertahankan pola lama yang tidak efisien.
Yoga menekankan, pembenahan sistem perizinan bukan hanya soal mempercepat administrasi, melainkan menyangkut citra daerah di mata investor nasional dan asing.
“Kita akan sulit bersaing dengan daerah lain kalau perizinan saja masih seperti zaman dahulu. Padahal kita punya potensi besar, tinggal dibenahi sistemnya,” imbuhnya.
Ia mengapresiasi penunjukan Hilmy sebagai langkah strategis, mengingat pengalamannya sebagai mantan sekda diyakini bisa memperkuat koordinasi lintas dinas dan mempercepat reformasi pelayanan publik.
“Dengan komunikasi yang baik dan kewenangan yang kuat, saya percaya Hilmi bisa jadi figur kunci dalam membuka keran investasi dan membenahi kultur birokrasi yang selama ini terlalu kaku,” pungkas Yoga.(Mail)
