Masa Depan SPMB di Cirebon: Cemerlang atau Justru Suram?

Masa Depan, SPMB , Cirebon, Cemerlang , Suram,
Oleh: KH. Dr. Muhamad Habib Khaerussani, M.Pd.
Pemerhati Pendidikan

Kabar adanya dugaan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat tahap I memantik kembali rasa waswas di kalangan masyarakat, termasuk di Kabupaten Cirebon. Ketika sistem yang seharusnya menjadi gerbang keadilan pendidikan justru ternoda oleh praktik manipulasi, maka sesungguhnya kita sedang merusak fondasi moral yang ingin kita bangun bersama untuk anak-anak bangsa.
Modus memalsukan domisili, sebagaimana diungkap Dinas Pendidikan Jawa Barat, bukan cerita baru. Berkali-kali pola ini muncul saat penerimaan peserta didik baru. Ini menandakan masih lemahnya integritas sebagian pihak yang terlibat. Jika dibiarkan berlarut-larut, jangan heran kalau kepercayaan publik pada SPMB akan semakin merosot, bahkan memunculkan ketidakadilan yang menyingkirkan hak anak-anak lain yang seharusnya juga bisa diterima di sekolah negeri.
Kita patut bertanya, apakah indikasi kecurangan ini turut berimbas pada penurunan minat masyarakat ke sekolah swasta? Kemungkinan besar iya. Sebab jika kursi negeri diisi secara tidak fair, maka sekolah swasta akan kehilangan peluang menampung siswa yang gagal seleksi secara sah dan wajar. Ini patut menjadi perhatian kita bersama, karena lembaga swasta adalah bagian penting dalam penyediaan layanan pendidikan di Indonesia, termasuk di Cirebon.
Oleh sebab itu, saya menilai masa depan SPMB di Kabupaten Cirebon kini berada di persimpangan. Ia bisa menjadi masa suram jika integritas terus diabaikan, tetapi juga dapat menjadi masa cemerlang jika semua pihak mau berbenah dan memperbaiki diri.
Salah satu titik tekan evaluasi harus diarahkan pada sosok kepala sekolah negeri. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan di satuan tugasnya, yang semestinya menjadi contoh kejujuran, kedisiplinan, dan moral yang luhur. Jika kepala sekolah sendiri menutup mata terhadap praktik-praktik curang — atau bahkan ikut bermain di dalamnya — maka sulit rasanya menuntut siswa dan orang tua untuk bersikap jujur.
Dinas Pendidikan pun tidak bisa berjalan sendirian. Perlu ada koordinasi dan pengawasan yang ketat serta kooperatif antara dinas, satuan pendidikan, dan pengawas di lapangan. Saling mendukung dan saling menegur harus menjadi budaya agar proses SPMB tidak hanya bersih di atas kertas, tetapi juga bersih dalam praktiknya.
Di saat bersamaan, sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Cirebon perlu mempererat kekompakan dan meningkatkan branding positifnya. Sekolah swasta memiliki berbagai potensi keunggulan yang layak dikedepankan — mulai dari pendekatan pembelajaran yang lebih personal, program-program pembinaan karakter, hingga aktivitas ekstrakurikuler yang lebih beragam. Inilah saatnya sekolah swasta tampil percaya diri, menyatakan bahwa mereka pun punya daya tarik yang setara bahkan melebihi sekolah negeri dalam beberapa aspek.
Para pemangku kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, juga harus memberi perhatian serius pada sektor swasta. Kehadiran sekolah swasta tidak boleh hanya dianggap pelengkap belaka, tetapi diakui sebagai bagian integral dalam mendidik generasi bangsa. Bentuk perhatian ini tidak sebatas bantuan material, melainkan juga dengan mendukung promosi, memfasilitasi pelatihan, dan menciptakan ekosistem yang adil di mana sekolah negeri maupun swasta sama-sama mendapat peluang berkembang.
Selain itu, kualitas sarana dan prasarana juga menjadi poin penting. Pemerintah daerah harus memastikan akses jalan menuju sekolah — baik negeri maupun swasta — dalam kondisi baik dan aman. Infrastruktur digital seperti internet, ketersediaan air bersih, sanitasi, hingga fasilitas olahraga harus dipastikan layak di semua satuan pendidikan tanpa diskriminasi. Ketimpangan sarana hanya akan memicu praktik curang berulang, karena publik akan terus berlomba demi sekolah negeri yang dipersepsikan lebih unggul.
Masa depan pendidikan adalah masa depan anak-anak kita. Proses SPMB seharusnya menjadi momentum meneguhkan nilai keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat. Jika anak-anak terus melihat orang tua atau orang dewasa di sekitar mereka menghalalkan cara curang demi sebuah kursi sekolah, nilai apa yang akan mereka bawa hingga dewasa kelak?
Saya mengajak semua pihak, terutama para kepala sekolah negeri, dinas pendidikan, serta pemangku kebijakan di Kabupaten Cirebon, untuk menegakkan nilai integritas dan keterbukaan. Pendidikan tidak boleh hanya didefinisikan sebagai kegiatan akademik, tetapi juga sebagai proses membangun moral dan karakter bangsa.
Mari kita kawal bersama agar SPMB di Cirebon dan Jawa Barat berjalan dengan jujur, bersih, transparan, serta mengakui peran besar sekolah swasta sebagai mitra sejajar dalam memajukan kualitas pendidikan. Dengan itu, masa depan SPMB akan menjadi masa yang cemerlang — bukan masa suram yang setiap tahun hanya memicu kegaduhan dan ketidakadilan baru.***