Dievaluasi DPRD, Progres Capaian Kinerja Pemerintahan Wali Kota Cirebon dan Wakil Wali Kota Selama 100 Hari Berjalan Dinamis
kacenews.id-CIREBON-Komisi II DPRD Kota Cirebon mengevaluasi progres capaian perangkat daerah menjelang 100 hari kerja 100 hari pemerintahan Wali Kota Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati di ruang serbaguna beberapa waktu yang lalu.
Rapat bersama mitra kerja tersebut, Komisi II DPRD Kota Cirebon memanggil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah mengemukakan progres capaian kinerja pemerintahan Edo-Farida selama 100 hari berjalan dinamis. Seperti di DPRKP misalnya, penyediaan sarana prasarana sudah berjalan baik. Kendati, untuk program penanganan kawasan kumuh masih dalam tahap perencanaan karena adanya realokasi anggaran. Kemudian untuk peningkatan kualitas taman kota, pengelolaan dan penataannya akan dimaksimalkan oleh beberapa perusahaan dan hotel di Kota Cirebon.
“Di sisi lain, kami juga mengapresiasi Bapelitbangda karena selama 100 hari kerja, timeline perencanaan sudah dibuat optimal. Tinggal menunggu rancangan akhir RPJMD yang nanti dibahas bersama,” katanya.
Sementara itu, untuk ketersediaan cadangan pangan di Kota Cirebon sudah mendekati angka minimum, yakni di 24,25 ton. Ia menilai, capaian ini terbilang pesat.
“Termasuk gerakan pangan murah yang sudah terlaksana 9 kali. Tinggal pelaksanaannya diperluas wilayahnya,” ujarnya.
Meski begitu, Andru menilai realisasi PAD masih tergolong rendah. Hingga Mei ini, realisasi PAD baru mencapai 30,8 persen atau Rp 115,72 miliar. Menurutnya, hal tersebut masih perlu dioptimalkan. Mengingat, pada 2024 sejumlah program tidak dapat berjalan maksimal, karena realisasi PAD hanya mencapai 83 persen. Kemudian dalam upaya penanganan banjir Komisi II menyebut keterbatasan akses masih menjadi hambatan bagi DPUTR melakukan normalisasi sungai.
“Harapan ke depan, penertiban bangunan liar segera diselesaikan supaya progres penyelesaian penanganan banjir terlihat, apalagi ini menjadi prioritas kepala daerah,” tuturnya.
Ia pun menekankan pentingnya kajian potensi pendapatan daerah sebagai parameter acuan menentukan target pendapatan. Menurutnya, kajian potensi daerah juga menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan apa saja potensi pendapatan yang dapat dimaksimalkan.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon Rachman Hidayat menyebutkan telah melakukan dua kegiatan prioritas, di antaranya pemeliharaan rutin jalan dan normalisasi sungai serta saluran. Untuk pemeliharaan rutin, DPUTR sudah menyelesaikan sebanyak 20 ruas jalan di Kota Cirebon, dan akan dilanjutkan pada Juni 2025.
Kepala DKP3 Elmi Masruroh menyampaikan, pihaknya telah mengadakan gerakan pangan murah sebanyak sembilan kali sejak Januari.
“Untuk persediaan beras CPPD sudah mencapai 24,25 ton dan akan melakukan pengadaan sebanyak 34,7 ton lagi,” katanya.
Dalam rapat tersebut hadir Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon II Ana Susanti, Sekretaris Komisi II DPRD Subagja, serta anggota Komisi II DPRD yaitu Abdul Wahid Wadinih, H Karso, M Noupel dan Anton Octavianto.(Cimot)
