Koperasi Merah Putih Dinilai Bisa Perkuat Ekonomi Desa dan Melawan Rentenir
]kacenews.id-CIREBON- Upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat desa mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD.
Pembentukan koperasi yang semula dicanangkan sebagai penggerak ekonomi desa, kini dinilai berjalan lambat, padahal memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan perlawanan terhadap praktik rentenir yang marak di desa.
Hingga awal Mei 2025, tercatat baru 25 desa di Kabupaten Cirebon yang berhasil membentuk Koperasi Merah Putih. Padahal, launching program secara nasional direncanakan berlangsung pada 16 Juni mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H.R Cakra Suseno, menilai keterlambatan ini harus segera direspons serius oleh Pemkab. Ia menyebut koperasi sebagai solusi strategis di tengah situasi ekonomi desa yang rentan.
“Keberadaan koperasi bisa menjadi penawar bagi maraknya bank emok yang selama ini menjerat masyarakat desa. Koperasi adalah jalan keluar untuk memotong ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi,” ujar Cakra, Jumat (9/5/2025).
Cakra juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis potensi lokal dalam membentuk koperasi. Setiap desa, menurutnya, memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, dan hal itu seharusnya menjadi dasar pembentukan unit koperasi.
“Potensi desa harus jadi skala prioritas. Desa pesisir bisa membentuk koperasi nelayan, desa agraris bisa mengembangkan koperasi pertanian. Jangan diseragamkan,” tegasnya.
Tak hanya sebagai alat ekonomi, Cakra juga menyebut koperasi Merah Putih bisa mendukung program-program nasional seperti penurunan angka stunting dan penguatan ketahanan pangan. Ia menilai koperasi bisa menjadi simpul distribusi gizi, pangan lokal, dan alat produksi petani secara kolektif.
“Koperasi bisa berperan dalam berbagai lini, tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial. Karena koperasi itu milik bersama, keuntungannya kembali ke masyarakat,” katanya.
Cakra mendorong agar pemerintah daerah segera mempercepat sosialisasi dan pendampingan, termasuk memperkuat kapasitas ASN Dinas Koperasi yang selama ini menjadi tumpuan utama pelaksanaan program.
“Kami paham keterbatasan SDM, tapi ini soal komitmen. Pemda harus hadir, bupati juga harus konsentrasi penuh. Ini bukan hanya target administratif, tapi masa depan ekonomi desa kita,” tandasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, dari kepala desa hingga pelaku UMKM lokal, untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan bersama.
“Koperasi bukan proyek, ini gerakan ekonomi kerakyatan. Kita harus serius agar desa benar-benar jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tutupnya.(Mail)
