Rencana Bangun Kantor BPBD Rp 7 Miliar, Disnaker Rp 4 Miliar, Warga Pabedilan: Jalan Rusak Tak Tersentuh

kacenews.id-CIREBON-Di tengah kondisi jalan rusak yang kian memprihatinkan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah justru memprioritaskan pembangunan gedung-gedung baru.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan DPRD, terkait arah kebijakan anggaran di tengah upaya efisiensi dalam postur APBD 2025.
Setidaknya dua proyek pembangunan gedung yang menyita perhatian adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp 7 miliar dan gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebesar Rp 4 miliar.
Bahkan, di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Cirebon, telah muncul paket lelang lanjutan rehab aula Disnaker senilai Rp 725 juta.
“Sementara jalan di banyak desa dan kecamatan rusak berat dan belum tersentuh perbaikan. Ini soal keadilan dan skala prioritas,” ujar seorang warga Kecamatan Pabedilan yang jalannya rusak parah sejak tahun lalu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengakui arah anggaran memang sedang dikaji ulang.
Ia menegaskan, jika dewan dan pimpinan daerah menyepakati pengalihan anggaran dari pembangunan gedung ke sektor infrastruktur jalan, maka pihaknya siap menindaklanjuti.
“Kalau memang bupati dan wakil bupati memberi arahan, saya siap. TAPD pada prinsipnya fleksibel, selama untuk kepentingan rakyat,” kata Hilmy, belum lama ini.
Meski demikian, Hilmy juga menekankan, pembangunan gedung BPBD dan Disnaker tidak dibuat tanpa dasar. Ia beralasan, kedua instansi tersebut merupakan sektor pelayanan publik yang dinilai perlu fasilitas representatif untuk menunjang kinerja.
Namun, publik tetap menuntut penjelasan, mengapa saat banyak jalan rusak justru alokasi anggaran justru menyasar bangunan permanen? “Ini bukan menolak pembangunan gedung, tapi kenapa sekarang, saat jalan-jalan penuh lubang dan membahayakan pengguna?” ujar salah satu tokoh masyarakat di wilayah Cirebon Timur.
Menanggapi hal itu, Hilmy menyatakan, pendekatan skala prioritas akan terus dievaluasi. Pemkab, katanya, tidak akan lagi membagi anggaran jalan berdasarkan zonasi timur, barat, atau selatan secara rata, tetapi berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi.
“Yang paling penting adalah keselamatan pengguna jalan. Titik-titik yang membahayakan akan kami dahulukan,” tandasnya.(Mail)