Dukung Program Gubernur Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Dapat Diarahkan untuk Belajar Beladiri
kacenews.id-CIREBON-Program Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), salah satu Anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja memberi pernyataan terkait program pria yang akrab disapa KDM itu.
“Saya sangat setuju sekali. Karena apa?, setiap ada pelaku perang konten yang dilakukan oleh pelajar tidak ada tindakan yang tegas oleh pihak kepolisian,” katanya Subagja, Jumat (2/5/2025).
Menurut ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Cirebon ini, meski saran KDM bagus, alangkah lebih bagus lagi diarahkan ke cabang olahraga (beladiri). Seperti gulat, boxing, karate dan muaythai.
“Persoalan ini menarik. Kalau diarahkan ke olahraga mungkin bisa lebih baik, termasuk ke diri saja sebagai ketua Pertina. Saya gratiskan masuk tinju, syarat masuknya cuma salat saja (bagi muslim),” tuturnya.
Menurutnya, dengan dilakukannya pembinaan tersebut, dapat membangkitkan semangat, mendidik mental dan akhlak siswa.
“Kenakalan remaja itu salah satu pemicunya obat-obatan, karena dari pihak Polri tidak sungguh-sungguh memberantas narkoba itu. Anak-anak yang kecanduan, maka timbulah. Apalagi sekarang lagi semarak konten-konten begitu kan, saya selaku ketua Pertina mengaktifkan tiap dua bulan sekali mengadakan pertandingan agar masyarakat tertarik,” tuturnya.
Salah satu pelajar SMP Negeri di Kota Cirebon, Fuci L mengaku, sebagai pelajar pihaknya menyetujui program Gubernur Jabar tersebut. Karena, mayoritas anak zaman sekarang lebih banyak menentang peraturan yang diajukan oleh pemerintah.
“Saya setuju karena mungkin bisa dapat lebih memerlukan dan meluruskan anak zaman sekarang juga. Selain masuk ke barak, saya setuju kalau pelajar diarahkan ke bakat atau ekstrakurikuler supaya bisa mencari bakatnya sendiri dibandingkan kenakalan,” katanya.
Sementara itu Kepala SMA Negeri 5 Kota Cirebon, Iwan Agustiawan menyampaikan, dengan kebijakan wajib militer oleh KDM tidak dapat menjawab setuju atau tidak karena memang sekolah terposisikan sebagai pelaksana.
“Tetapi kalau kita bicara tentang wacana ini adalah sesuatu yang punya prospek untuk kebaikan anak-anak kita, tidak ada salahnya kita mulai mendiskusikannya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan, saya belum bisa memahami degan lengkap konsep wajib militer yang Pak Dedi sampaikan karena banyak pertanyaan,” katanya.
Menurutnya, ketika itu bertujuan untuk mendidik atau menjadikan anak yang baik,, itu biasa dilakukan olehnya dalam pendidikan dengan sesuatu yang rapi dan tidak terlalu terburu-buru.
“Karena kajian-kajian harus dilakukan dulu, tapi mungkin ini adalah menjawab keresahan di masyarakat tentang diskusi. Stigma yang berkembang sekarang terhadap kejadian yang terjadi di lingkungan itu diarahkan pada gagalnya dunia pendidikan menjalankan tugas, nah ini yang harus didiskusikan. Ada banyak hal yang jangan sampai nanti dianggap tidak percaya lagi kepada pendidikan sebagai pemegang pelaksanaan kurikulum yang sudah dilaksanakan atau mendegradasi peran sistem sekolah,” tuturnya.
Diketahui belum lama ini, KDM menyatakan program mengirim siswa bermasalah ke Barak TNI Polri mulai berlaku pada 2 Mei 2025. KDM sudah menyiapkan surat edaran (SE) terkait rencana tersebut.(Jak)
