Kasus Pagur Laut Bukan Ecek-ecek, Rokhmin Dahuri: Pejabat Negara Jangan Takut Oligarki
kacenews.id-JAKARTA-Anggota DPR RI yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004, Rokhmin Dahuri berbicara keras soal kasus “Pagar Laut”, Tangerang. Menurutnya, kasus tersebut bukan ecek-ecek, sehingga harus ada aktor utama yang bertanggungjawab secara hukum terhadap kasus tersebut.
Demikian disampaikan Rokhmin Dahuri saat rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Jumat, (28/2/2025) dikutip Kabar Cirebon, Minggu, (2/3/2025). Anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Indramaya itu, juga meminta pejabat tinggi negara tidak takut melawan oligarki.
“Kita sepakat bahwa antara Komisi IV dengan Kementerian KKP akan tandem yang produktif. Jangan layu sebelum berkembang. Jadi kita sepakat bahwa kasus pagar laut itu tidak ecek-ecek dan objektif utama dalam memberantas pagar laut itu adalah menangkap aktor intelektualnya. Karena, tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera dan yang kedua, supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia, berhenti,” tutur Rokhmin Dahuri.
Terungkap pula, lanjut Rokhmin Dahuri, kasus Pagar Laut ternyata tidak hanya terjadi di Tangerang. Tetapi juga sejumlah daerah di Indonesia seperti Rempang-Batam, Surabaya dan daerah lainnya. Dan menurutnya, oligarki yang dipelihara selama 10 tahun adalah penyebab kemiskinan di Indonesia.
“Menurut BPS yang miskin tinggal 9 persen lagi tapi garis kemiskinannya terlalu rendah, hanya Rp 580 ribu per orang per tahun. Tetapi kalau garis kemiskinannya sesuai dengan realitas yaitu 96 dolar per orang per bulan atau Rp 1,5 juta, yang miskin itu 112 juta. Apa prestasi pemerintah kita terhadap yang miskin itu?,” tanya Rohkmin di hadapan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
Menurut Rokhmin Dahuri, oligarki menyebabkan ketimpangan di Indonesia. Tidak hanya bicara, ia juga menungkap data hasil riset Oxfarm International Institute. Data terbaru yang dikeluarkan Oxfarm International Institute tahun 2024, bahwa 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 48% kekayaan negara ini.
“Gini ratio sekarang udah 0,42. Kita ajak Pak Menteri KKP, dan kita back-up habis-habisan sesuai dengan Pidato Pak Prabawo yang mulia, beliau akan memberantas koruptor sampai ke antartika. Untuk itu, jangan takut sama oligarki,” ujarnya.
Sekali lagi tolong rakyat Indonesia, nelayan, karena kantong kemiskinan kita ada di nelayan, petani dan buruk, kalau tidak tuntas maka brutalitas, konglomerat atau oligarki.
Ditegaskan Rokhmin, membiarkan kelakuan oligarki yang merengkuh kekayaan nasional, maka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 hanyalah ilusi.
“Pak Prabowo sudah sangat bagus mencanangkan 8% pertumbuhan ekonomi dan potensi kita 10 persen. Tapi selama Pak Jokowi, itu hanya 5 persen. Analisis dari semua lembaga itu mengatakan, karena hampir semua pejabat dan konglomerat bersatu padu dalam mengeruk kekayaan Indonesias yang efeknya bisa merugikan rakyat,” tuturnya.
“Jadi pesan kami dari fraksi PDI perjuangan untuk kebajikan bangsa, tuntaskan pak kasus Pagar Laut. Jangan hanya menangkap kepala desa yang tidak mungkin membangun Pagar Laut lebih dari Rp 48 miliar,”.
“Tidak mungkin dia menyumbangkan Rp 48 miliar. Ini sangat memalukan, kalau kasus pidananya jelas, kita menuntut kasus perdata administratif, efek jera tidak akan muncul dan negara kita akan begini terus,” katanya sambil menambahkan seluruh pejabat tinggi negara tidak takut sama oligarki.(Lif)
