Hemat APBD, Bupati Majalengka Terpilih Eman-Dena Sepakat Pakai Mobil Pribadi
kacenews.id-MAJALENGKA-Bupati dan Wakil Bupati Majalengka terpilih, Eman Suherman dan Dena M. Ramdhan sepakat untuk tidak menggunakan mobil dinas dan akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan operasionalnya.
Keputusan itu diambil karena mempertimbangkan banyaknya kepentingan masyarakat yang harus didanai, sementara APBD terbatas.
Pada APBD 2025 tidak akan ada pembelian kendaraan dinas bupati dan wakil bupati, jika kini telah dialokasikan anggaran akan dialihkan, untuk lebih difokuskan penanganan beragam persoalan yang ada di masyarakat. Seperti halnya pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan penghubung, pembangunan sekolah, pengentasan kemiskinan, pelatihan bagi calon tenaga kerja dan sebagainya.
Menurut keterangan bupati terpilih Eman Suherman, penolakan mendapat kendaraan dinas baru dari APBD karena dirinya ingin lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan di masyarakat, dibandingkan pribadi.
Anggaran kendaran dinas yang sudah tertuang dalam APBD akan dialihkan untuk kegiatan lain, yang memiliki skala prioritas penanganan dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kendaraan saya punya, bisa dipergunakan untuk kegiatan operasional kedinasan. Kendaraan pribadi bisa lari mengikuti kendaraan lain,” ungkap Eman sambil tersenyum.
Menurut Eman, pertimbangan lain tidak bersedia menerima kendaraan dinas adalah adanya Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.
“Malu atuh, di sisi lain presiden terus menerus meminta penghematan anggaran hingga turun Inpres, belum lagi banyak persoalan yang terjadi di masyarakat yang harus disegerakan ditangani. Sementara pejabat di daerah punya kendaraan baru, rasanya tidak etis dan bakal ditertawakan masyarakat. Kita sebagai pejabat harus punya sense of crisis.” ungkap Eman
Diapun menyebut, apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi harus menjadi rujukan pula yang menurutnya kepedulian terhadap beragam persoalan di masyarakat sangat tinggi. Terutama terhadap kemiskinan, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pengangguran dan sebagainya yang membutuhkan atensi pemerintah dan semua pihak.
Penjabat Sekda yang juga Ketua TAPD Kabupaten Majalengka Aeron Randi, membenarkan adanya anggaran untuk kendaraan dinas bagi pejabati dan wakil bupati baru. Hal ini biasa dilakukan setiap pergantian pejabat pemerintah, bupati dan wakil bupati.
“Anggaran sudah ada tapi itu nanti diserahkan kepada bupati dan wakil bupati mau dieksekusi atau tidak, ini bisa dialihkan untuk kegiatan lain kalau nanti tidak dieksekusi untuk pembelian kendaraan dinas,” ungkap Aeron Randi.(Ta)
