Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid Sebut Pilkada Dua Paslon Berpotensi Rawan Konflik
kacenews.id-MAJALENGKA-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini diperkirakan akan menghadapi tantangan besar terkait potensi kerawanan sosial di masyarakat yang cukup tinggi karena hanya diikuti dua pasangan calon yang sama – sama kuat demikian juga dengan pendukungnya.
Kedua pasangan yang sama kuatnya ini adalah Karna Sobahi mantan wakul bupati dua periode dan bupati satu periode yang diusung PDIP berpasangan dengan KOKO Suyoko yang diusung PKS. Serta pasangan Eman Suherman mantan Sekda Majalengka berpasangan dengan Dena Muhamad Ramdan yang diusung KIM plus.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, berpendapat, Pilkada dengan dua paslon memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena persaingan cenderung lebih tajam, serta bisa menciptakan polarisasi yang berisiko memecah belah masyarakat.
Panelis pada Cawapres Pemilu 2024 ini menegaskan, ketegangan tidak hanya akan terjadi di antara para elit politik, tetapi juga meluas hingga ke akar rumput, jika tidak ada upaya preventif dari semua pihak yang terlibat.
“Untuk menghindari gesekan atau konflik sosial, elit parpol pengusung dua paslon, relawan, pemda, polisi, KPU, dan Bawaslu harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui adu gagasan, bukan adu hoaks,” ujar Fauzan usai menjadi narasumber dalam pelantikan HMI Cabang Majalengka di Gedung Nyi Rambut Kasih Majalengka.
Menurutnya, elit politik, baik dari partai pengusung maupun relawan, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial selama Pilkada. Mereka diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui penyampaian gagasan yang konstruktif, bukan dengan menyebarkan informasi yang dapat memecah belah atau menyesatkan.
“Jika birokrasi, ASN, penyelenggara, dan pengawas tidak netral, itu hanya akan memancing konflik. Ketika ada birokrat yang menunjukkan keberpihakan, hal itu bisa memancing perlawanan dari pihak lain. Lalu, penggunaan aparatur negara secara tidak netral dapat memperburuk situasi dan memicu resistensi dari pihak lawan, yang pada akhirnya dapat memperbesar potensi konflik,” kata guru besar ilmu politik ini.
Seiring dengan meningkatnya suhu politik di Majalengka, masyarakat diimbau untuk lebih obyektif dalam menilai rekam jejak para calon pemimpin. Pilkada bukan hanya soal memilih siapa yang akan memimpin daerah, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemimpin terpilih memiliki kapasitas dan integritas untuk memajukan daerah.
Masyarakat harus lebih kritis dalam menilai visi dan misi para calon, serta melihat apakah mereka memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan publik.
“Calon pemimpin harus siap track record-nya dikuliti. Ini penting agar masyarakat tahu siapa yang benar-benar berjuang demi kepentingan mereka,” tutur Fauzan.
Majalengka di Pusaran Internasionalisasi
Prof. Fauzan juga menyoroti potensi besar Majalengka untuk berkembang pesat berkat kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan kedekatannya dengan Pelabuhan Patimban di Subang. Menurutnya, Majalengka memiliki peluang besar untuk go international, dengan syarat pemimpin daerah harus memiliki visi internasional yang kuat.
Dengan potensi ini, Majalengka dapat berkembang lebih cepat, dan harga barang-barang bisa lebih murah karena akses yang lebih mudah dan cepat.
Namun, jika pemimpin yang terpilih tidak memiliki visi yang jelas dan hanya menikmati kekuasaan tanpa berupaya mendorong perubahan, maka Majalengka akan tetap stagnan. Potensi besar yang dimiliki daerah ini bisa saja terabaikan, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang maksimal dari infrastruktur yang sudah ada.(Tat)