Terima Bantuan Anggaran, Disbudpar Kabupaten Cirebon Evaluasi Keuangan 36 Desa Pokdarwis
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) melakukan evaluasi, sekaligus pembinaan dan arahan kepada 36 desa yang masuk dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhamad mengemukakan evaluasi terhadap puluhan Pokdarwis ini dilakukan, karena selama ini peran mereka yang sudah diberikan dukungan bantuan anggaran dari pemerintah kabupaten (Pemkab) sudah sejauh mana.
Bahkan ia meminta kepala Bidang (Kabid) yang ada di tempat tersebut, agar sistem administrasi keuangan Pokdarwis segera direvisi. Pasalnya, sistem yang sekarang berjalan dianggap rumit.
“Anggaran uangnya keluar dari BKAD, program dan pengawasan adanya di Disbudpar. Tapi cantolan duitnya ada di DPMD. Jadi tumpang tindih, kami kan bingung, ya sudah satu dinas saja,” katanya.
Menurutnya, sistem administrasi keuangan tersebut dianggap tidak selaras dan sangat rumit. Kalau terjadi penyimpangan anggaran pada Pokdarwis, maka pertanggungjawabannya tidak terlalu jelas.
“Ini tidak selaras, Kalau Pokdarwis ya sudah di kita saja semua. Kalau seperti ini, seperti anak satu bapak tiga. Dan Jangan sampai, kalau terjadi penyimpangan, kita tidak tahu apa-apa kemudian dimintai keterangan oleh APH,” tuturnya.
Selain itu, Disbudpar juga menghadirkan konsultan untuk memberikan pengetahuan bagaimana prototipe secara teknis Pokdarwis. Agar pariwisata yang dikelola lebih maju dan diminati wisatawan.
Abraham menyebutkan, pemberdayaan Pokdarwis ada dua. Yakni Pokdarwis yang tumbuh kembang dengan sendirinya dari desa atau yang sudah ada destinasinya. Seperti wisata Banyu Panas dan Batu Lawang di Kecamatan Gempol.
Kemudian ada juga Pokdarwis yang diciptakan sendiri keterkaitan pariwisatanya. Seperti di Kecamatan Suranenggala yang membuat banyak empang berisi berbagai macam jenis ikan untuk edukasi dan wisata hutan mangrove.
“Harapan saya, digandeng dengan BUMDes, karena untuk kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat setempat,” ucapnya. (Junaedi)
