Gelar Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Propemperda, Pj Walikota Cirebon Setujui Empat Raperda Inisiatif DPRD
kacenews.id-CIREBON-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024 dalam rapat paripurna, Kamis (20/6/2024).
Ketua DPRD Ruri Tri Lesmana saat memimpin rapat menyampaikan, landasan perubahan Propemperda Kota Cirebon yaitu surat Pj Walikota 1 Juni 2024 Nomor B/500.16.6.6/2023/Huk/2024 hal penyampaian pencabutan raperda rencana umum penanaman modal.
Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, yang disepakati untuk melakukan pencabutan terhadap raperda rencana umum penanaman modal.
“Sehingga berdasarkan rapat tersebut, Raperda yang semula berjumlah 14 menjadi 13 Raperda,” kata Ruri.
Selain itu, mewakili lembaga DPRD, Ruri pun menyampaikan ucapan selamat atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut yang diraih Pemda Kota Cirebon atas audit APBD 2023.
“Selamat atas diraihnya predikat WTP 8 kali berturut-turut. Semoga di tahun berikutnya bisa lebih baik dan meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda Tunggal Dewananto menyampaikan, perubahan Propemperda 2024 terdiri atas empat Raperda berasal dari inisiatif DPRD, dan sembilan Raperda berasal dari Pemda Kota Cirebon.
“Adapun empat raperda inisiatif DPRD yaitu Raperda Pemajuan Kebudayaan, Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda Pelindungan Anak, serta Raperda Pelindungan Perempuan dari Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi,” tuturnya.
Juru bicara pengusul Raperda Pemajuan Kebudayaan H Karso mengemukakan Raperda Pemajuan Kebudayaan selaras dengan Pasal 46 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Di mana ditegaskan bahwa Pemda sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan,” ujarnya.
Juru bicara pengusul Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Een Rusmiyati mengharapkan raperda tersebut dapat segera rampung agar meminimalisir kesalahpahaman yang kerap terjadi.
“Hal ini penting, sebab perlunya suatu kebijakan untuk melakukan tindakan cepat agar yang menjadi korban bencana segera tertangani,” katanya.
Kemudian juru bicara Raperda Pelindungan Anak Cicih Sukaesih serta Raperda Pelindungan Perempuan dari Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Andi Riyanto Lie pun mendorong agar rancangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
“Raperda ini penting untuk memastikan pencegahan agar tak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia,” ujar Cicih.
Sementara itu, Pj Wali Kota Cirebon H Agus Mulyadi menyetujui empat raperda yang diusulkan DPRD agar segera ditetapkan menjadi perda.
Agus pun menyampaikan, keempat raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi KanWil Hukum dan HAM serta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kemendagri.
“Kami secara prinsip setuju atas usulan empat rancangan tersebut dan berharap dapat diimplementasikan secara efektif di Kota Cirebon,” katanya.(Fa)
