Lakukan Pendataan Kemiskinan, Pemkab Indramayu Kerja Sama dengan IPDN
kacenews.id-MAJALENGKA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka lakukan MoU dengan IPDN untuk melakukan pendataan kemiskinan di Kabupaten Majalengka secara akurat dan akuntabel yang datanya akan dipergunakan untuk penanganan kemiskinan, Kamis (13/6/2024) di gedung Yudha Karya Abdi Negara.
Sebanyak 757 Praja IPDN Madya Praja tingkat tiga akan terjun ke setiap desa pada 26 kecamatan di Majalengka, mendata serta memoto setiap keluarga sesuai indikator kemiskinan yang ada di BPS dan mengupdate ke data aplikasi milik Pemda Majalengka yang terkoneksi dengan Regsosek milik Pemerintah Pusat.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengungkapkan, praja IPDN akan magang di Majalengka selama satu bulan. Praja IPDN akan melaksanakan prakletk lapangan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan di Majalengka bisa melakukan validasi data kemiskinan.
Melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan supaya hasilnya lebih objektif, dan pelaksanannya bisa lebih cepat, karena jika mengandalkan pendataan melalui program hasilnya bisa memakan waktu lebih lama
“Validasi datan dilakukan secepartnya agar di Tahun 2025 data bisa dipakai serta data lebih objektif,” ungkap Hadi.
Menurutnya saat ini angka pengangguran dengan tingkat kemiskinan di Majalengka tidak sebanding. Angka kemiskinan tinggi mencapai 11,21 % sedangkan pengangguran 6,15 pengangguran rendah
“Jadi nanti lihat permasalahan apa hingga kemiskinan tinggi. Sebelum praja kembali hasil akan dipaparkan seluruhnya di depan PJ Bupati dan perangkat daerah,” ungkap Hadi.
Sebelumnya menurut Hadi, praja IPDN juga telah melakukan hal yang sama di Tasikmalata, Purwakarta, Kudus dan Crebon.
“Tingginya angka kemiskinan tersebut bisa saja karena laporan RT karena kepentingan, ada orang mampu dapat bantuan,” ungkapnya
Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi menyebutkan, data kemiskinan yang akurat akan menjadi bahan baku kebijakan pemerintah dalam menjalankan program.
“Di mana ada istilah “good data good decision”, “bed data bed decision”,” ungkap Dedi.
Maka menurutnya, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Majalengka sinergitas dan kolaborasi dilakukan Pemda. Salah satunya dengan menurunkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke seluruh desa di Kabupaten Majalengka.
“Sebagai bagian dari solusi, ada 757 Praja IPDN Madya Praja tingkat tiga siap terjun ke setiap desa pada 26 kecamatan di Majalengka untuk melakukan pendampingan program kepada penduduk miskin sebagai upaya objektifitas dan melihat keseharian dari indikator penduduk miskin melalui pendampingan program. Mereka juga akan mendata kasus stunting,” jelas Dedi.
Disampaikan Dedi, dalam praktiknya pendampingan program di lapangan, ratusan praja IPDN ini akan tinggal di induk semang desa desa dan bakal beroperasi secara bersinergi dengan aplikasi Sepakat, Data Regsosek dari @bapenas_offc dan aplikasi Bangkit yang juga akan dapat dipantau dari command center di Pemkab Majaelngka
Menurut Dedi, kemiskinan masih menjadi PR Majalengka saat ini. Tercatat pada Tahun 2023, kemiskinan Kabupaten Majalengka urutan ke-4 di Jawa Barat atau sekitar 11,21 %.
“Semoga dengan upaya ini, praja IPDN dapat menjadi “triger” dalam upaya mendekatkan potensi desa dengan warganya dan melaksanakan program pendampingan permasalahan kemiskinan.” demikian kata Dedi.(Ta)
