Di Penghujung Masa Jabatan, Bupati Cirebon Berkomitmen Terus Tingkatkan Pelayanan Publik
kacenews.id- CIREBON – Bupati Cirebon H Imron menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada masyarakat, terutama menjelang akhir periode kepemimpinannya.
Ia berupaya keras untuk meninggalkan warisan berkelanjutan di bidang pelayanan. Sehingga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
“Setiap dinas yang bergerak di sektor pelayanan harus meningkatkan kualitas layanannya. Kita harus memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan,” kata H Imron.
Salah satu fokus utamanya adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang keduanya memainkan peran kritikal dalam menyediakan layanan esensial bagi masyarakat.
Terobosan signifikan di bawah kepemimpinan Imron adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), sebuah pusat pelayanan one-stop service yang memungkinkan warga Cirebon untuk mendapatkan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi yang sama.
Inisiatif ini dirancang untuk memudahkan proses birokrasi dan menghemat waktu masyarakat. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan keterlibatan aktif dari semua dinas terkait.
“MPP sejatinya adalah lompatan besar untuk pelayanan publik kita, tapi realisasi penuhnya terkendala oleh ketersediaan petugas dan perlengkapan dari beberapa dinas,” katanya.
Meski MPP dirancang untuk memudahkan, tapi kata dia, masih terdapat celah yang harus ditutup untuk memaksimalkan potensinya.
Di tengah perdebatan dan saran dari berbagai pihak, bupati tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik.
“Kita sedang dalam proses. Saya mengakui masih ada kekurangan, tapi kami bertekad untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Cirebon,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, dalam kunjungannya ke Cirebon sempat menyoroti beberapa outlet MPP yang sering terlihat kosong, menegaskan perlunya peningkatan komitmen dari seluruh SKPD.
Sehingga tanggapan ini telah memicu dialog lebih lanjut tentang bagaimana memperbaiki sistem layanan yang ada.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, mengungkapkan, kekosongan outlet MPP bukan hanya masalah logistik, tapi juga tentang ketegasan dan regulasi dari pemerintah kabupaten.
“Tanpa arahan yang jelas dan sanksi yang tegas, sulit untuk mencapai layanan maksimal yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.
Masa jabatan Bupati Imron akan segera berakhir, tapi usahanya untuk memperkuat sistem layanan publik di Cirebon diharapkan akan menjadi fondasi yang kokoh untuk kemajuan pelayanan publik di masa yang akan datang, memastikan bahwa pemerintah daerah terus bergerak menuju efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat.(Is)
