Pelaku Jakon di Cirebon Ketar-Ketir Takut Gak Kebagian Proyek, Bisa Gigit Jari Deh
CIREBON– Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kota Cirebon, Agung Sentosa, mendesak DPRD untuk memanggil wali kota terkait ketiadaan anggaran untuk pembangunan fisik.
“Bisa-bisa di Kota Cirebon ini pembangunan terlambat karena ketiadaan anggaran. Dengan situasi saat ini yang belum ada kepastian, bagaimana mau melaksanakan kegiatan, anggarannya juga tidak ada?” gugat Agung.
Di tengah situasi seperti saat ini, menurut Agung, justru dikabarkan ada kontraktor luar Cirebon yang akan mengerjakan sejumlah proyek di Kota Cirebon.
“Dikabarkan ada Rp 2 miliar yang tersedia untuk pekerjaan, di antaranya tersebar di dinas teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebanyak 320 paket pekerjaan, dan Dinas Pendidikan sebanyak 40 paket pekerjaan, ditotalkan ada 400 paket pekerjaan,” ujar Agung.
Namun, tambah Agung, 400 paket pekerjaan tersebut dikabarkan sudah dialokasikan bagi kontraktor yang berasal dari luar Cirebon.
“Cukup prihatin dengan kondisi adanya pengusaha dari luar Cirebon. Sementara kontraktor yang berasal dari Kota Cirebon hanya bisa gigit jari. Ada mekanisme yang bisa dilakukan, di antaranya melalui proyek dengan mekanisme penunjukan langsung atau juksung, kalau bisa mekanisme juksung ini diprioritaskan untuk kontraktor lokal,” ungkapnya.
Sebelumnya, sejumlah kontraktor yang tergabung dalam berbagai organisasi mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang sampai saat ini belum menggelar proyek pembangunan fisik.
Perwakilan kontraktor, Herawan Effendi menjelaskan, saat ini para pelaku jasa konstruksi (jakon) Kota Cirebon dibuat gelisah lantaran tak kunjung kebagian proyek. Padahal, tahun sebelumnya proyek fisik sudah digelar sejak trimester pertama.
“Pelaku jasa konstruksi sering berkomunikasi dengan dinas-dinas khususnya dalam kegiatan pembangunan fisik di Kota Cirebon. Alasannya nggak ada anggaran,” jelas Effendi.
Di saat yang sama, lanjut Effendi, beredar informasi di kalangan kontraktor bahwa proyek fisik di Kota Cirebon tidak diserahkan ke pelaku jasa konstruksi lokal. Jika, informasi itu benar, kontraktor merasa sakit hati.
“Di tengah belum adanya kegiatan fisik, kita menerima informasi yang sama jika ada kegiatan tidak dipercayakan kepada pengusaha lokal,” kata Effendi.
Sementara itu, Wakil Ketua Aspekindo Jawa Barat yang juga kontraktor asal Kota Cirebon, Yuyun Wahyu Kurnia menuding alasan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang kehabisan APBD tidak logis.
“Pasalnya, ekonomi di 2023 sudah berlangsung normal. Sehingga serapan PAD Kota Cirebon pun seharusnya membaik jika dibanding tiga tahun sebelumnya,” ujarnya.(Fanny)
